{"id":3477,"date":"2026-09-28T11:18:13","date_gmt":"2026-09-28T04:18:13","guid":{"rendered":"https:\/\/jatimsatu.net\/?p=3477"},"modified":"2026-09-28T11:18:16","modified_gmt":"2026-09-28T04:18:16","slug":"komitmen-inklusif-jatim-gubernur-khofifah-pastikan-tak-ada-warga-yang-tertinggal-lewat-raperda-disabilitas-terbaru","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jatimsatu.net\/index.php\/2026\/09\/28\/komitmen-inklusif-jatim-gubernur-khofifah-pastikan-tak-ada-warga-yang-tertinggal-lewat-raperda-disabilitas-terbaru\/","title":{"rendered":"Komitmen Inklusif Jatim, Gubernur Khofifah Pastikan Tak Ada Warga yang Tertinggal Lewat Raperda Disabilitas Terbaru"},"content":{"rendered":"\n

Jatimsatu.net<\/strong>\u2014 Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif, progresif, dan berkeadilan.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terjadi pergeseran paradigma yang sangat mendasar dalam cara pandang terhadap penyandang disabilitas di lingkungan pemerintahan dan sosial masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan pemerintah menegaskan bahwa penyandang disabilitas tidak lagi dipandang melalui charity-based approach<\/em>\u2014yakni pendekatan yang menempatkan penyandang disabilitas sekadar sebagai objek atau penerima bantuan semata. <\/p>\n\n\n\n

“Saat ini, pendekatan tersebut telah beralih sepenuhnya kepada human rights-based approach<\/em>, di mana penyandang disabilitas ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak, kesempatan, tanggung jawab, dan kedudukan yang setara sebagai warga negara,”jelasnya, Senin (28\/9\/2026).<\/p>\n\n\n\n

\u200bInisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini, kata dia merupakan regulasi penting yang menggantikan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas. <\/p>\n\n\n\n

“Kehadiran Raperda ini sangat mendasar untuk memastikan penghormatan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas hadir dalam setiap proses pembangunan, tidak hanya dituangkan dalam bentuk norma,”jelasnya.<\/p>\n\n\n\n

Ia mengatakan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi pembangunan daerah.<\/p>\n\n\n\n

” Hal ini bertujuan agar tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah menuju ke arah yang semakin inklusif dan berkeadilan, khususnya di wilayah Jawa Timur,”jelasnya.<\/p>\n\n\n\n

Diungkapkan olehnya, \u200bPemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan bahwa tidak ada satupun warga yang tertinggal (no one left behind<\/em>) akibat kondisi disabilitasnya. <\/p>\n\n\n\n

“Akses terhadap pengembangan partisipasi harus dirasakan secara setara agar mereka terus berkembang, berkarya, berpartisipasi dalam pembangunan, serta mengambil peran dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kemasyarakatan,”ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

\u200bSetelah Raperda ini mendapatkan persetujuan bersama, pekerjaan besar selanjutnya adalah menerjemahkan regulasi tersebut ke dalam kebijakan, program, anggaran, pelayanan, serta tindakan nyata. <\/p>\n\n\n\n

“Pemprov Jatim mendorong sinergitas lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten\/kota, dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, media, dan seluruh elemen masyarakat,”jelasnnya.<\/p>\n\n\n\n

\u200bSelain itu, dibahas pula rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, guna menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan terbaru termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2023. (Three)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Jatimsatu.net\u2014 Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif,…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3478,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","footnotes":""},"categories":[336,97,35],"tags":[105,111],"class_list":["post-3477","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-daerah","category-nasional","category-news","tag-disabilitas","tag-jatim"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jatimsatu.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3477","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jatimsatu.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jatimsatu.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jatimsatu.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jatimsatu.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3477"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/jatimsatu.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3477\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3479,"href":"https:\/\/jatimsatu.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3477\/revisions\/3479"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jatimsatu.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3478"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jatimsatu.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3477"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jatimsatu.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3477"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jatimsatu.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3477"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}