Jatimsatu.net- Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf angkat bicara terkait adanya pemotongan jaspel (jasa pelayanan) nakes di Jatim.
Politisi PKB tersebut mengatakan dirinya sudah minta komisi E DPRD untuk berkoordinasi dengan dinas terkait tentang adanya hal tersebut.
Mantan ketua DPRD Surabaya mengatakan masalah keuangan diberbagai tempat belum clear dengan pemerintah pusat.
“Atau juga dengan mekanisme tata kelola keuangan yang ada di Jatim,”terang alumni Unsuri Surabaya ini.
Musyafak mengatakan tidak bisa dikatakan normatif harus cair apa tidak mengingat sekarang iti mulai ada koreksi terkait dengan tunjangan-tunjangan.
“Terkadang bisa juga ada dobel sehingga sekarang ini ada koreksi semua,”tuturnya.
Terpisah, Wakil gubernur Jatim Emil Dardak memastikan tidak ada kebijakan gubenur Khofifah untuk melakukan pemotongan jasa pelayanan (jaspel) terhadap para tenaga kerja (nakes) yang bekerja di rumah sakit milik pemprov Jatim.
“Kami akan mendalami dulu kenapa hal itu bisa terjadi. Tak ada kebijakan ibu gubenur untuk itu,”ungkap mantan bupati Trenggalek tersebut.
Menurutnya,tidak ada kebijakan yang tersentralisasi mengenai pemotongan jaspel pada nakes.
“Kami cek segera dan tentunya kebijakan nakes tersebut sangat penting. Keresahan para nakes ini harus dijawab,”terangnya.
Sekedar diketahui, para nakes yang bekerja dilingkungan pemprov Jatim resah. Pasalnya, ada pemotongan sebesar 50 persen terhadap jasa pelayanan (jaspel) para nakes tersebut.
Dampaknya ada pemotongan tersebut, para nakes mengurangi etos kerja mereka.Tentunya para nakes berharap agar kebijakn tersebut sangat merugikan mereka dan tentunya juga bertentangan dengan perintah presiden Prabowo yang melarang pemotongan kesejahteraan para nakes.(Yudhei)
