Jatimsatu.net- Krisis kekurangan guru di Kabupaten Ngawi menjadi alarm serius bagi keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan IX meliputi Ngawi, Ponorogo, Magetan, Trenggalek, dan Pacitan, Suli Da’im menegaskan bahwa persoalan kekurangan guru tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa karena menyangkut masa depan generasi muda di daerah.
Menurutnya, upaya penyelesaian krisis guru di daerah harus sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia dan penguatan pendidikan sebagai prioritas strategis nasional.
Ia juga mengapresiasi langkah dan komitmen Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang terus mendorong penguatan kualitas pendidikan, pemerataan guru, dan perbaikan tata kelola pendidikan nasional.
“Komitmen Presiden Prabowo terhadap penguatan kualitas SDM harus diterjemahkan sampai ke daerah. Karena itu persoalan kekurangan guru di Ngawi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kami di daerah siap mendukung langkah pemerintah pusat agar pemerataan pendidikan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya, Jumat (15/5/2026).
Sebagai wakil rakyat yang berasal dan dipilih dari daerah terdampak langsung, Suli Da’im menyatakan memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk terus memperjuangkan kebutuhan pendidikan masyarakat di wilayah Mataraman, khususnya Kabupaten Ngawi yang saat ini menghadapi tekanan besar akibat gelombang pensiun guru.
Politikus senior yang telah empat periode menjadi anggota DPRD itu menilai krisis guru harus dijawab dengan kebijakan cepat, terukur, dan berkelanjutan. Pengalaman panjangnya di parlemen membuat dirinya memahami bahwa persoalan pendidikan tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan jangka pendek, tetapi membutuhkan keberpihakan anggaran, keberanian kebijakan, dan kesinambungan perencanaan tenaga pendidik.
“Aspirasi masyarakat harus diperjuangkan secara konsisten. Apalagi pendidikan adalah kebutuhan dasar rakyat. Karena itu saya akan terus memperjuangkan tambahan formasi guru, pemerataan distribusi tenaga pengajar, dan penguatan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang saya wakili,” tegas Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur tersebut.
Ia juga mendorong pemerintah pusat memperluas formasi PPPK guru serta memberikan afirmasi khusus bagi daerah dengan angka pensiun tinggi seperti Ngawi. Selain itu, ia meminta dilakukan pemetaan kebutuhan guru berbasis data agar distribusi tenaga pendidik lebih tepat sasaran dan tidak terjadi ketimpangan antarwilayah.
Menurutnya, langkah-langkah yang selama ini dijalankan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah kepemimpinan Abdul Mu’ti perlu mendapat dukungan seluruh elemen daerah agar reformasi pendidikan berjalan efektif hingga tingkat akar rumput.
“Guru adalah ujung tombak pembangunan manusia. Kalau hari ini sekolah-sekolah kekurangan guru, maka yang dipertaruhkan adalah kualitas generasi masa depan daerah. Negara harus hadir dan tidak boleh membiarkan sekolah berjalan dengan keterbatasan terlalu lama,” tegasnya.
Ketua Umum IKA Umsida ini berharap persoalan kekurangan guru di Ngawi menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kebutuhan tenaga pendidik di Jawa Timur, sehingga dunia pendidikan tetap mampu melahirkan generasi yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter kuat sesuai visi pembangunan nasional.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi mencatat kebutuhan tenaga pengajar SD dan SMP masih defisit sekitar 500 guru. Kondisi tersebut bahkan membuat sejumlah kepala sekolah terpaksa ikut mengajar di kelas demi menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan.
Pada 2025 hingga 2026, jumlah guru pensiun mencapai sekitar 200 hingga 250 orang setiap tahun.
Saat ini total tenaga pengajar di Kabupaten Ngawi sebanyak 4.675 orang, terdiri dari 2.345 guru PNS, 2.327 guru PPPK penuh waktu, dan tiga guru PPPK paruh waktu. Namun jumlah itu masih belum mampu memenuhi kebutuhan ideal guru SD dan SMP di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi.(Wan)
