Jatimsatu.net- Gubernur Khofifah mengajak seluruh bupati dan wali kota se-Jatim untuk memperkuat sinergi menghadirkan Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) di daerah masing-masing, sebagai langkah strategis membangun ekosistem ekonomi syariah yang kokoh dan berkelanjutan.
“Kalau kita ingin memaksimalkan Zona KHAS, bagaimana kuliner yang halal, aman dan sehat, maka saya mengajak bupati maupun wali kota untuk membreakdown lebih detail titik mana yang bisa kita maksimalkan,” kata Gubernur Khofifah, selasa (16/9/2026)
Menurutnya, keberadaan Zona KHAS bukan sekadar sertifikasi, tetapi juga memberikan rasa mantap dan yakin kepada masyarakat dalam mengonsumsi makanan dan minuman halal. Zona KHAS juga akan menjadi penguat UMKM hingga usaha ultra mikro.
“Ada keyakinan, kemantapan ketika mereka mengonsumsi makanan dan minuman di zona KHAS. Kalau ini bisa menjadi penguat dari UMKM kita atau usaha mikro bahkan ultra mikro, saya rasa kita semua bisa menguatkan peran pemerintah kabupaten/kota dan KDEKS di provinsi,” imbuhnya.
Berkaitan dengan pengembangan Zona KHAS, Gubernur Khofifah meluncurkan tiga Zona KHAS diantaranya, Wisata Kuliner Gladak Serang Kota Probolinggo, Kantin FEB Unair Kampus B, dan Kantin GOR Unair Kampus C. Dengan diluncurkannya tiga Zona KHAS hari ini, maka Jawa Timur kini memiliki 10 Zona KHAS.
“Ada sinergitas yang terus kita bangun. Kolaborasi yang terus kita kuatkan dan ada _plan of action_ panjang yang harus kita detailkan,” ujar Khofifah.
Lebih lanjut, Khofifah menyoroti pentingnya infrastruktur halal, termasuk laboratorium halal. Ia mencontohkan Laboratorium Halal UINSA Surabaya yang sudah lengkap, namun belum bisa melayani publik karena keterbatasan regulasi.
“Mungkin _waiting list-nya_ agak panjang di laboratorium halal, padahal UINSA sangat lengkap namun belum boleh memberikan layanan publik. Ini sebetulnya bisa memberikan percepatan,” jelasnya.
Selain itu, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa makanan dan minuman halal (halalan thayyiban) adalah tanggung jawab pemerintah. Sejak awal menjabat, ia mendorong percepatan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) halal di Jatim.
“Maka ini sebetulnya tanggung jawab saya sebagai Gubernur. Ketika kami menjadi Gubernur RPH halal itu nol. Alhamdulillah sekarang insya Allah sudah 134 dari 143. Jadi kita tinggal 9 lagi RPH halal,” ungkapnya.
“Kalau RPU rasanya kita sudah hampir 100 persen halal. Proses yang luar biasa. Artinya sinergi menjadi penting. Kita bersama berikhtiar memaksimalkan supaya RPH dan RPU kita halal,” tambahnya.(Three)
