Jatimsatu.net- Pemerintah dalam mendorong efisiensi birokrasi dan reformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara menyeluruh.
Anggota komisi C DPRD Jatim Hartono mengatakan tujuan dari efisiensi agar BUMD lebih berupaya untuk bisa cari uang sendiri
daripada mengandalkan penyertaan modal dari pemerintah.
“Saya selaku Komisi C DPRD Jatim memandang bahwa dorongan pemerintah
agar BUMD melakukan efisiensi ini langkah yang tepat, tapi juga harus dikawal dengan cermat,”kata politisi Gerindra ini, Kamis (2/4/2026).
Menurutnya,BUMD tidak boleh bergantung seterusnya pada penyertaan modal dari APBD karena memang APBD Jatim juga saat ini beban fiskalnya terlalu tinggi.
“Semangatnya harus berubah dari dibiayai menjadi menghasilkan. Inilah yang harus ditanamkan kepada para pengelola BUMD tidak boleh bergantung seterusnya pada penyertaan modal dari APBD,”jelasnya.
Menurutnya BUMD harus didorong lebih profesional, lebih efisien, dan mampu mencari sumber pendapatannya sendiri.
“Tapi kalau kita bicara efisiensi di BUMD tidak bisa dimaknai hanya sekedar pemotongan anggaran saja atau pengurangan biaya membabi buta,”kata dia.
Hartono mengatakan sekarang ini yang lebih penting adalah bagaimana perbaikan tata kelola di BUMD.
“Perbaikan tata kelola di BUMD juga harus dikawal oleh BUMD untuk mencari sumber pendapatannya sendiri,”katanya.
Komisi C DPRD Jatim, kata Hartono juga perlu melakukan pemetaan yang jelas antara BUMD yang harus mendatangkan profit atau untuk pelayanan publik.
“Tidak semua BUMD punya karakter yang berbeda. Disinilah peran pemerintah disana yang diperlukan,”katanya.
Komisi C DPRD Jatim perlu memastikan bahwa setiap kebijakan efisiensi ini tidak mengorbankan pelayanan kepada masyarakat maupun kepada aset daerah.
“Jadi secara umum kami mendukung proses efisiensi di BUMD tapi dengan catatan.
Harus tepat sasaran, berbasis perbaikan manajemen, dan tetap berpihak pada kepentingan publik dan keuangan daerah,”tandasnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong efisiensi birokrasi sekaligus mempercepat reformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna mewujudkan tata kelola yang lebih akuntabel dan adaptif.(Yudhie)
