Praktik penyelundupan Benih Bening Lobster alias BBL makin rapi dan sistematis. Akibatnya, ekonomi pesisir tercekik. Founder Balad Grup, HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur, tak tinggal diam. Ia melayangkan ‘Tritura Nelayan Republik Indonesia’ langsung ke meja Presiden Prabowo Subianto.
Tiga tuntutan itu jelas: *Bentuk Satgas Khusus, sikat habis sindikat, dan hidupkan budidaya di laut sendiri.*
“Ini bukan lagi pencurian biasa. Ini perampokan ekonomi lintas negara. Nilai tambah yang harusnya jadi rezeki nelayan kita, malah bikin kaya negara tetangga,” tegas Gus Lilur, Senin 11/5/2026.
Rantai Gelap: Dari Laut Indonesia ke Vietnam Rp100 Triliun
Gus Lilur membongkar jalur tikus sindikat. Benih dicuri dari perairan Indonesia, lalu estafet lewat dua pintu yakni Jalur laut ke Malaysia, dan Jalur udara langsung ke Singapura.
Di Singapura, tepatnya Choa Chu Kang & Lim Chu Kang, benih ‘disegarkan’ lewat aklimatisasi. Setelah sehat, barang haram itu terbang ke Kamboja. Di sinilah ‘pencucian’ terjadi. Kamboja menerbitkan _Certificate of Origin_ dan _Certificate of Health_ palsu, seolah benih itu produk legal mereka.
“Vietnam nggak mau terima barang tanpa dokumen. Kamboja dipakai sebagai mesin cuci. Yang ilegal jadi legal di atas kertas,” ungkap Gus Lilur.
Hasilnya pahit. Vietnam kini jadi raja ekspor lobster dunia. Omzetnya tembus *Rp100 triliun per tahun*, dengan bahan baku dari laut Indonesia. Nelayan kita? Hanya jadi penonton di halaman rumah sendiri.
Apresiasi ke Prabowo, Tapi Aturan Saja Tak Cukup
Gus Lilur mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang sejak Agustus 2025 menutup keran budidaya BBL di luar negeri. Kebijakan itu dikunci lewat perubahan Permen KP No. 7/2024 menjadi Permen KP No. 5/2026 — regulasi yang memang ia inisiasi demi kedaulatan laut.
“Aturan di kertas nggak akan bertaji kalau jalur penyelundupan masih menganga.”
Untuk memutus rantai sindikat, Gus Lilur mendesak Satgas Khusus yang isinya lengkap: KKP, Polri, TNI AL, Bea Cukai, otoritas bandara/pelabuhan, sampai intelijen.
“Penanganan setengah-setengah nggak akan robohkan tembok sindikat yang sudah rapi,” katanya.
Namun pemberantasan saja nihil tanpa solusi. Larangan ekspor harus dibarengi akses nyata: teknologi budidaya, modal, dan pendampingan.
“Jangan cuma melarang. Kasih jalan keluar. Kalau kebocoran ditutup dan nelayan dibantu budidaya, kita punya semua syarat jadi pusat lobster dunia,” tutup Gus Lilur.
