Jatimsatu.net- Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Senin, 12 Oktober 2026, bukan sekadar momentum untuk merayakan perjalanan panjang pemerintahan daerah. Lebih dari itu, hari jadi ini harus menjadi ruang refleksi bersama untuk menjawab satu pertanyaan mendasar: sejauh mana pembangunan yang kita kerjakan benar-benar menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Timur?
Dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan berbagai capaian pembangunan sekaligus arah kebijakan ke depan dengan tema “Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan.” Berbagai indikator ekonomi, penurunan kemiskinan, penguatan transportasi publik, pembangunan sektor pertanian, peningkatan akses kesehatan, dan transformasi digital pemerintahan menjadi bagian penting dari sambutan tersebut.
Sebagai anggota DPRD Jawa Timur, saya menyambut baik capaian-capaian yang disampaikan Ibu Gubernur. Kita tentu tidak boleh menutup mata terhadap kemajuan yang telah dicapai. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,84 persen pada semester pertama 2026, sebagaimana disampaikan dalam sambutan Gubernur, menunjukkan bahwa perekonomian daerah ini memiliki daya tahan dan potensi yang kuat.
Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,06 persen pada Maret 2026 dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,42 persen pada Mei 2026 juga merupakan perkembangan yang patut diapresiasi.
Namun, apresiasi tidak berarti kita berhenti bertanya. Justru karena Jawa Timur memiliki potensi besar, capaian pembangunan harus terus diuji dengan ukuran yang lebih substantif: apakah manfaatnya sudah dirasakan secara merata, apakah kelompok masyarakat rentan benar-benar terlindungi, dan apakah setiap kebijakan mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi rakyat?
Bagi saya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka-angka agregat. Kita harus melihat apa yang terjadi di ruang kelas, puskesmas, pasar tradisional, sawah, kawasan industri, desa-desa, wilayah pesisir, dan pelosok yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Pertumbuhan ekonomi harus berujung pada kesejahteraan rakyat.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan modal penting. Akan tetapi, pertumbuhan baru memiliki makna sosial apabila mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah.
Karena itu, saya memandang perlu adanya evaluasi yang lebih mendalam mengenai kualitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kita perlu mengetahui sektor mana yang paling banyak menciptakan lapangan kerja, bagaimana perkembangan upah dan daya beli masyarakat, serta apakah investasi yang masuk benar-benar memberikan manfaat kepada tenaga kerja lokal.
Kita juga tidak boleh mengabaikan persoalan pemutusan hubungan kerja, ketidakpastian status pekerja, dan kesenjangan keterampilan antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berjalan sendiri, sementara sebagian masyarakat justru menghadapi ketidakpastian pekerjaan.
Dalam konteks ini, program Jatim Kerja harus diarahkan bukan hanya pada penurunan angka pengangguran, melainkan juga penciptaan pekerjaan yang layak, perlindungan tenaga kerja, penguatan pelatihan vokasi, dan kepastian masa depan pekerja.
Pemerintah provinsi perlu memperkuat kolaborasi dengan dunia industri, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, serta pemerintah kabupaten dan kota. Anak-anak muda Jawa Timur harus memperoleh kesempatan untuk bekerja dan berkembang di daerahnya sendiri, tanpa kehilangan peluang untuk bersaing di tingkat nasional maupun global.
Pendidikan unggul tidak boleh berhenti pada program unggulan.
Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, saya memberikan perhatian khusus terhadap program Jatim Cerdas. Gagasan bahwa pendidikan merupakan eskalator sosial untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat adalah prinsip yang sangat tepat.
Inisiatif Jatim World Class Education, beasiswa santri unggul, penguatan pendidikan vokasi, dan kolaborasi dengan King’s College London menunjukkan adanya ikhtiar untuk meningkatkan daya saing pendidikan Jawa Timur.
Saya mendukung langkah tersebut. Namun, kita perlu memastikan bahwa ambisi menuju pendidikan kelas dunia berjalan seiring dengan pembenahan persoalan pendidikan dasar dan menengah yang masih membutuhkan perhatian serius.
Jangan sampai kita terlalu bangga membicarakan pendidikan berkelas internasional, tetapi pada saat yang sama masih menghadapi persoalan ketimpangan mutu sekolah, kekurangan guru, keterbatasan sarana pembelajaran, serta kemampuan literasi dan numerasi yang belum memuaskan.
Pendidikan unggul harus dimulai dari pemerataan kualitas. Anak dari keluarga sederhana di desa harus mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu dengan anak yang tinggal di pusat perkotaan.
Demikian pula, kesejahteraan dan kepastian status guru harus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan pendidikan. Guru bukan sekadar pelaksana kebijakan, melainkan aktor utama yang menentukan kualitas pembelajaran. Karena itu, persoalan kekurangan tenaga pendidik, distribusi guru, kompetensi, dan kepastian kerja tenaga pendidikan harus diselesaikan secara terencana.
Saya berharap Jatim Cerdas tidak hanya menghasilkan sekolah-sekolah unggulan yang menjadi kebanggaan, tetapi juga meningkatkan mutu pendidikan secara luas. Keberhasilan pendidikan harus tercermin dalam meningkatnya kemampuan siswa, berkurangnya kesenjangan antarsekolah, membaiknya kualitas guru, dan semakin terbukanya kesempatan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan.
Jatim Sehat harus memastikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
Dalam sambutannya, Gubernur menyebutkan bahwa cakupan perlindungan jaminan kesehatan masyarakat Jawa Timur telah mencapai 96,12 persen hingga September 2026. Angka ini menunjukkan kemajuan dalam perluasan perlindungan kesehatan.
Namun, kita perlu membedakan antara kepemilikan jaminan kesehatan dan kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan kepastian bahwa dirinya terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan. Mereka juga membutuhkan akses terhadap dokter, ketersediaan obat, fasilitas kesehatan yang memadai, pelayanan yang manusiawi, dan pembiayaan yang tidak memberatkan keluarga.
Karena itu, evaluasi program Jatim Sehat perlu melihat kualitas pelayanan di rumah sakit milik pemerintah provinsi, puskesmas, serta fasilitas kesehatan di wilayah yang aksesnya masih terbatas. Persoalan antrean, ketersediaan tenaga medis, distribusi dokter spesialis, dan keberlanjutan pembiayaan pelayanan harus menjadi perhatian bersama.
Kita juga harus memberikan perhatian terhadap tenaga kesehatan yang bekerja di garis depan pelayanan. Kualitas pelayanan publik tidak mungkin meningkat secara berkelanjutan apabila kesejahteraan, beban kerja, dan kepastian hak tenaga kesehatan diabaikan.
Bagi saya, ukuran keberhasilan Jatim Sehat bukan hanya berapa persen penduduk yang terlindungi oleh jaminan kesehatan, melainkan juga seberapa cepat masyarakat memperoleh pertolongan ketika sakit dan seberapa baik kualitas pelayanan yang mereka terima.
Pemerataan pembangunan harus menjangkau wilayah selatan Jawa Timur.
Saya memberikan perhatian khusus terhadap penegasan Gubernur bahwa pembangunan harus menjangkau wilayah selatan, Madura, pesisir, dan kepulauan. Pernyataan ini penting karena keberhasilan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara harus berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan di dalam wilayah provinsi sendiri.
Kita tidak ingin pertumbuhan ekonomi dan investasi hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu. Wilayah selatan Jawa Timur, termasuk Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan, dan Ngawi, memiliki potensi pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan ekonomi lokal yang besar.
Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur, akses pasar, konektivitas transportasi, kualitas sumber daya manusia, serta perlindungan terhadap risiko bencana.
Krisis air bersih dan kekeringan yang dihadapi masyarakat di sejumlah wilayah merupakan pengingat bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan air bersih, irigasi, dan infrastruktur dasar adalah kebutuhan mendasar yang berhubungan langsung dengan kesehatan, produktivitas, dan martabat masyarakat.
Kita perlu mendorong agar pembangunan infrastruktur di wilayah selatan tidak berhenti pada tersambungnya jalan. Infrastruktur tersebut harus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, mempermudah distribusi hasil pertanian, membuka akses wisata, mempercepat pelayanan kesehatan, dan memperluas kesempatan pendidikan.
Saya berharap kebijakan pembangunan provinsi semakin memperhatikan kebutuhan spesifik setiap wilayah. Pendekatan yang seragam belum tentu menjawab persoalan yang berbeda-beda. Daerah pertanian membutuhkan dukungan yang berbeda dengan kawasan industri, demikian pula wilayah pesisir dan daerah yang rawan kekeringan.
Anggaran daerah harus menjadi instrumen keberpihakan.
Salah satu pesan penting dalam sambutan Gubernur adalah perlunya menjaga konsistensi antara RPJMD, rencana kerja tahunan, dan penganggaran daerah. Gubernur juga menegaskan pentingnya kualitas belanja, pengawasan berbasis data, dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
Saya sepakat dengan penegasan tersebut. Bagi DPRD, pesan ini harus diterjemahkan menjadi komitmen nyata dalam pembahasan anggaran, pelaksanaan fungsi pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah.
Setiap rupiah APBD harus mempunyai tujuan yang jelas dan manfaat yang dapat diukur. Program yang baik di atas kertas belum tentu berhasil apabila pelaksanaannya tidak tepat sasaran. Sebaliknya, program yang sederhana dapat memberikan dampak besar apabila benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Kita perlu memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penanganan pengangguran, serta pembangunan infrastruktur dasar tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga menjawab kebutuhan yang paling mendesak.
Pengawasan DPRD bukan dimaksudkan untuk menghambat pemerintah. Justru pengawasan yang objektif dan konstruktif diperlukan agar program berjalan sesuai tujuan, potensi penyimpangan dapat dicegah, dan kebijakan yang kurang efektif segera diperbaiki.
Kemitraan pemerintah dan DPRD harus dibangun atas dasar saling menghormati kewenangan, keterbukaan terhadap kritik, dan kesamaan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Kritik bukan tanda permusuhan, sebagaimana apresiasi juga bukan berarti meniadakan fungsi pengawasan.
Dari slogan menuju bukti nyata.
Tema “Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan” harus menjadi lebih dari sekadar slogan peringatan hari jadi. Tema tersebut perlu diterjemahkan menjadi indikator keberhasilan yang terukur, target yang realistis, dan hasil pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
Demikian pula, sembilan program Nawa Bhakti Satya perlu terus dievaluasi berdasarkan capaian, hambatan, dan manfaatnya bagi masyarakat. Pemerintah perlu menyampaikan bukan hanya apa yang sudah berhasil, melainkan juga apa yang belum tercapai, mengapa hal itu terjadi, dan bagaimana langkah perbaikannya.
Keterbukaan semacam ini akan memperkuat kepercayaan publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, siapa yang memperoleh manfaat, dan bagaimana pemerintah menindaklanjuti persoalan yang masih tersisa.
Pada akhirnya, Hari Jadi ke-81 Jawa Timur harus menjadi momentum memperkuat semangat gotong royong dan keberpihakan kepada rakyat. Pemerintah provinsi, DPRD, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat harus berjalan bersama dengan tetap menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing.
Saya percaya Jawa Timur memiliki modal besar untuk menjadi provinsi yang semakin maju. Namun, kemajuan yang sesungguhnya bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, atau banyaknya penghargaan. Kemajuan harus tercermin pada keluarga yang semakin sejahtera, anak-anak yang memperoleh pendidikan berkualitas, pekerja yang memiliki kepastian masa depan, masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan layak, serta desa-desa yang berkembang tanpa kehilangan sumber daya alamnya.
Kita menghargai kerja keras pemerintah dan seluruh elemen masyarakat yang telah membawa Jawa Timur sampai pada titik ini. Pada saat yang sama, kita harus berani melakukan koreksi agar pembangunan tidak kehilangan orientasi utamanya.
Bagi saya, politik pembangunan bukan semata-mata tentang mempertahankan keberhasilan, melainkan memastikan bahwa keberhasilan itu semakin luas dirasakan masyarakat.
Dirgahayu ke-81 Provinsi Jawa Timur.
Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa jabatan adalah amanah, anggaran adalah uang rakyat, dan pembangunan adalah ikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan harus kita wujudkan bukan hanya dalam pidato dan dokumen perencanaan, melainkan dalam kehidupan nyata setiap warga Jawa Timur.
Penulis: Dr. H. Suli Da’im, M.M., P.Ma.
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur
